APENGERTIAN POLITIK STRATEGI dan POLSTRANAS Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik menpunyai arti yang berbeda-beda.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Selain faktor-faktor domestik seperti pada tulisan sebelumnya, politik luar negeri PLN juga dipengaruhi oleh isu-isu internasional. Faktor-faktor tersebut memainkan peranan penting dalam upaya sebuah negara menanggapi berbagai peristiwa internasional dan posisi negara lain. Selain itu, kondisi tertentu yang mempengaruhi sikap sebuah negara juga dapat berasal dari faktor internasional faktor internasional atau eksternal itu, antara lain 1. Struktur global/internasional Hubungan internasional bersifat dinamis dan berubah, sehingga sebuah negara perlu memiliki politik luar negeri sebagai posisi negara itu. Perubahan global lingkungan internasional sejak Perang Dunia kedua adalah munculnya Perang Dingin PD antara Amerika Serikat dan Uni Soviet US. Dunia dikuasai oleh persaingan global di antara kedua negara itu saja atau bipolar hingga awal 1990an. Setelah itu, AS menjadi pemain utama dalam politik global tanpa penantang yang seimbang, sehingga struktur global dinamai unipolar. Ketika AS diserang kelompok teroris Al Qaeda pada 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 911, maka dunia internasional dipandang memiliki multipolaritas. Sejak itu, kekuatan global tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar, namun juga memperhitungkan kelompok-kelompok terorisme baru. Akibatnya, AS tidak bisa lagi menjadi hegemonic state atau negara payung yang memiliki kapabilitas pertahanan dan sekaligus ekonomi untuk mendukung negara-negara global strategis yang berubah itu sangat mempengaruhi berbagai negara dalam merumuskan politik luar negeri mereka. Negara-negara itu tidak bisa lagi berpihak kepada AS sebagaimana di masa PD. Mereka dituntut memiliki PLN yang fleksibel atau mudah menyesuaikan diri dengan perubahan global, sehingga dapat secara cair mengubah PLN mereka dalam menjalankan kerjasama dan merespon konflik-konflik di luar lain adalah situasi krisis kesehatan global, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak bisa dielakkan telah menempatkan berbagai negara dalam situasi yang sama. Berbeda dengan masalah virus sebelumnya misalnya, Ebola, pandemi Covid-19 dialami oleh semua negara di dunia. Akibatnya, semua negara merespon pandemi itu dengan menutup pintu internasional mereka. Bahkan pandemi yang tinggi di beberapa negara menyebabkan negara tertentu melarang lalu lintas fisik ke dan dari negara tertentu itu. Keputusan unilateral itu pasti akan diprotes jika dilakukan dalam situasi internasional yang normal. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu bisa dipahami secara internasional sebagai akibat dari kebijakan perlindungan berbagai negara terhadap Hukum internasionalPada isu-isu tertentu, hukum internasional berlaku dan menuntut berbagai negara untuk comply atau patuh dan menjalankannya. Kesepakatan berbagai negara terhadap UNCLOS menuntut banyak negara memiliki respon yang sama terhadap klaim sepihak unilateral pemerintah China di Laut China Selatan LCS. Negara-negara, seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam memprotes klaim China melalui kebijakan nine-dash line. Keputusan Mahkamah Internasional mengakui klaim Filipina menguatkan berbagai negara itu untuk menentang kebijakan China di LCS. 1 2 3 Lihat Kebijakan Selengkapnya AlasanInggris selalu membantu Australia karena: a) Australia merupakan negara bekas koloni Inggris, meskipun sudah berdiri sendiri namun. ikatan tersebut masih terjaga. b) Rakyat dan pemerintah Australia tidak merasa keberatan atas campur
terjawab • terverifikasi oleh ahli Bahwa negara luar dapat memengaruhi atau menekan/mengintimidasi Politik Strategi Nasional bisa dikatakan tidak. Sebab Poltranas adalah wujud dari Indonesia sebagai negara berdaulat. Namun situasi di luar negeri dapat memengaruhi arah Polstanas. Misalnya situasi yang runyam di Iraq dan Syiria terkait ISIS. Maka dalam hal itu Poltranas Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah terkait diplomatik tentunya akan berubah atau tidak seperti sebelumnya.
Pengertianbaku Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik Tentu saja negara lain dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional. mislakan dengan banyaknya produk uar yang masuk ke dalam negeri ini membuat pemerintah harus bisa memutar otak untuk menstabilkan ekonomi indonesia agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk uar. bagaimana membentuk strategi agar produk dalam negeri tetap menjadi pilihan sebagai produk kebutuhan pokok yang tidak tergantikan dengan produk luar. bagai mana beras impor dapat berkurang penjualannya dengan adanya beras dalam negeri dengan harga yang lebih rendah tapi tetap memiliki kualitas yang baik. pemerintah perlu menyusun strategi agar hal tersebut dapat terwujud. itu adalah salah satu contoh bahwa negara luar dapat mempengaruhi polstranas. Prinsipprinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menjalankan hubungan atau kerja sama antara bangsa di dunia. Adapun faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri mencakup hal-hal berikut : a. Letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yaitu di posisi silang antara negara-negara di dunia. Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Oleh karena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free PENGARUH ELIT POLITIK INDONESIA DALAMKEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA KELOMPOK ELIT RADIKAL ISLAM MELALUI ISUPALESTINAChatrine DeboraMahasiswi Universitas Jenderal Achmad YaniYohanes SulaimanUniversitas Jenderal Achmad YaniAbstrakKelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikanopini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakatdalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalahbaru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yangdiputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimanakelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesiamelalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teorikepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpinmenjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalaminterpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politikyang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnisdalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakandan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindradan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahanasing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massadalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinyadalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Olehkarena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankankepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikanluar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan olehmasyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalamperjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusahamenurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memilikikedudukan dan pengakuan dalam Kunci Elit, kelompok kepentingan, kebijakan AbstractThe interest groups become a channel for the public to express their opinions orviews to the government where public participation in policy making can also bea pressure and cause new problems for policy makers in implementing thepolicies that are decided. In this regard, this paper discusses how Radical Islamicgroups try to influence Indonesia's foreign policy through the Palestinian will be discussed using the leadership theory proposed by Margareth whichstates that leaders become important actors in foreign policy making in theirinterpretation which is also influenced by domestic politics. Snyder's theory ofpersuasion of political elites states that political elites use ethnic issues inachieving their political goals. as a pressure group that is used and supports eachother with the Jokowi's government opposition party, Gerindra and PKS whohave the same ideas about anti-imperialism and foreign colonialism trying toincrease their influence by mobilizing the masses in order to achieve seats ingovernment and maintain their position in society by spreading ideas andunderstanding related to Islamic issues. Therefore, in an effort to reduce domesticpolitical turmoil and maintain leadership and credibility as well as to be moreactive in foreign politics, Jokowi tries to provide what is desired by the peoplewho fight for these ideas by participating in the Palestinian independencestruggle and suppressing opposition groups that trying to reduce leadership in hisgovernment that those who have a position and recognition in the Elite, interest groups, policiesPENDAHULUANKebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kebutuhan domestiknegara yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor politik domestik maupuninternasional. Kondisi politik domestik negara seperti kelompok kepentingan,opini publik, dan media massa menjadi elemen penting yang juga berpengaruhterhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Elemenpolitik domestik yang akan dibahas yaitu kelompok kepentingan yangdidefinisikan sebagai kesatuan warga negara yang berusaha untuk mempengaruhikebijakan kepentingan menjadi saluran bagi masyarakatdalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yangdimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi1R. Meissner, 2015, “Interest Groups, Water Politics and Governance”,SpringerBriefs inEnvironmental Science VIII ,2015 8 diakses melalui 4 Januari 2019 tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalammengeimplementasikan kebijakan yang kepentingan juga bisa mempengaruhi keputusan dalamkebijakan luar negeri yang dimana juga bisa dilatarbelakangi oleh tujuan yangingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Kelompok kepentinganyang dimaksud dalam tulisan ini yakni kelompok elit Islam radikal. Indonesiasebagai negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia dikenal sebagai negaratoleran yang terdiri dari keanekaragaman agama dan sebagai negara demokrasi,Indonesia memberikan ruang bagi kelompok –kelompok Islam untuk berkumpuldan mendirikan organisasi, tempat perkumpulan, bahkan partai politik di seluruhIndonesia secara bebas dan bisa mempublikasikan buku atau pandangan Islamismereka melalui berbagai media sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat danberpikir. Alasan tersebut yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkanpotensi gerakan radikalisme di Indonesia. Ancaman radikalisme ini dibuktikandengan adanya kelompok radikal Islam di Indonesia seperti Majelis Mujahidin,Front Pembela Islam FPI, Hamas Indonesia dan yang lainnya secara aktifmendukung Islamic State IS yang memiliki tujuan membentuk suatu negaraberdasarkan sistem kekhalifahan dan mengimplemetasikan hukum jelas merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia karena aspirasi dantujuan kelompok radikal tersebut bertentangan dengan ideologi negara dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimanakelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesiamelalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teorikepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpinmenjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalaminterpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Selanjutnya, teori persuasielit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakanisu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. Penulis berasumsi bahwa elit politikkelompok Front Pembela Islam FPI berusaha menggunakan isu etnis untuk2Ibid., p. 37. menekan pemerintah dan memiliki kursi kekuasaan dalam mempengaruhi politiknegara dan dalam lingkungan PUSTAKATeori Kepemimpinan Leaders and OppositionDalam teori kepemimpinan yang dikemukakan Margaret G. Hermann andJoe D. Hagan dijelaskan bahwa persepsi dan interpretasi pemimpin dapatmempengaruhi keputusan kebijakan internasional dan domestik juga bahwa tekanan dari politik domestik negara dapat menentukanapakah negara tersebut kuat atau lemah dan menekankan kepada para pemimpinpemerintahan bahwa mereka memiliki pilihan tertentu dalam membuat kebijakanpolitik luar negeri. Peran pemimpin juga penting dalam mengintrepertasikankebijakan luar negeri karena pemimpin juga harus secara efektif bereaksi terhadaptekanan domestik dimana pemimpin bertindak sebagai aktor utama dan strategisyang berada dalam lingkup “two-level game”yakni kaitan antara domestik politikdan kondisi internasional. Dalam lingkup politik domestik, pemimpin dihadapkandengan 2 tantangan yakni membangun koalisi pendukung untuk mempertahankanotoritas atau bersaing dengan kelompok oposisi untuk dalam menghadapi hal tersebut memiliki beberapa pilihanalternatif yang pertama yakni dijelaskan bahwa pemimpin yang berusaha untukmenghindari perdebatan dalam negeri akan berusaha untuk mengakomodasikelompok oposisi dengan memberikan hal yang mereka inginkan dalam kebijakanluar negeri yang biasanya menyebabkan kebijakan yang secara keseluruhan tidakresponsif terhadap tekanan internasional dan melibatkan sedikit pemimpin dapat berupaya menggabungkan posisi domestik merekadengan mendorong sebuah kebijakan luar negeri yang dapat memobilisasidukungan baru, menekan oposisi atau juga dapat meredam G. Hermann dan Joe D. Hagan, 1998, “International Decision Making LeadershipMatters”diakses melalui Januari 2019 Dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia, dimana Indonesia merupakannegara demokrasi dengan sistem presidensial dan multipartai. Scott Mainwaringmenyatakan bahwa kombinasi sulit seperti itu bisa menyebabkan ketidakstabilankarena beberapa alasan yang salah satunya yakni kesulitan dalam membangunkoalisi antar partai dalam demokrasi presidensial dan akan berpotensimemperburuk stabilitas demokrasi. Dalam masa transisi, pembuat kebijakanmemiliki kesempatan yang besar dalam membentuk atau membentuk ulanginstitusi sesuai dengan kepentingan yang akan dicapai. Dalam sistem presidensialdengan multipartai juga bisa menyebabkan adanya kebuntuan antara badanlegislatif yakni DPR, MPR, DPD atau eksekutif yakni presiden dan wakil presidendalam pengambilan keputusan sehingga terkadang program yang ingin dijalankanmendapat pertentangan antara pihak-pihak di dalamnya dan presiden tidak terlalumampu menyelesaikan permasalahan seperti ini. Maka dari itu biasanya partaidari presiden merupakan partai yang memiliki mayoritas dalam dalam sistem kombinasi ini presiden membentuk sendiri kabinetnyanamun hal ini tidak menjamin partai-partai tersebut akan secara teguh mendukungpemerintahan dari awal hingga selesai kekuasaan Elite PersuasionElit didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yangberdasarkan posisi strategisnya dapat mempengaruhi hasil politik secarasubstansial dan ini tidak hanya berasal dari pemimpin yang berada dijejeran politisi, senior militer, dll namun juga dari berbagai elemen masyarakatyang dikenal sebagai kelompok atau organisasi massa dan secara politis dapatmenggerakan massa. Dalam negara yang demokrasi, elit politik dapatmeningkatkan nasionalisme karena hal tersebut bisa digunakan oleh elit ataukelompok kepentingan yang berkuasa di negara dengan berusaha memanfaatkan4Scott Mainwaring, 1993, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy The DifficultCombination”, Comparative Political Studies, Vol. 262, hal. 198–228, diakses melalui Januari 20195John Higley, 2010, “Elite Theory and Elites”Handbook of Politics, 161–176. Diakses melalui pada 29 April2019. kekuatan massa untuk kepentingannya untuk menarik dukungan dari masyarakatdemi melawan rival politiknya di dalam negeri atau luar teoripersuasi elit, Snyder berasumsi bahwa konflik etnis digunakan oleh para elitpolitik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik terutama pada masapemilihan yang diprakarsai oleh para elit politik baik elit politik lama dan baruyang merasa posisi kekuasaannya terancam karena demokrasi atau karena institusipemerintah yang lemah sehingga elit politik membutuhkan cara untukmemobilisasi dukungan massa dan menggunakan isu sentimen nasionalismetersebut sebagai penggerak kelompok kepentingan yang dapat memberikandampak yang masa awal demokrasi, massa cenderung tidak merasakan bahwanasionalisme merupakan sesuatu yang penting. Namun, begitu praktik demokrasidimulai yakni pada saat partisipasi politik massa meningkat maka para elit perlumengumpulkan dukungan pemilihan dengan cara tertentu. Kaum elit politikmenyadari bahwa penggunaan nasionalisme bisa dijadikan sebagai alatpenyampaian kepentingan kelompok dengan meyakinkan publik untuk menerimaide nasionalis yang memecah seperti itu yang meningkatkanperpecahan dan rasa tidak percaya antara satu kelompok dan kelompok lain yangakhirnya digunakan oleh para elit dengan menggunakan ketidakstabilan identitasnasional tersebut untuk mempromosikan identitas masyarakat. Di beberapanegara, kaum elit lama berusaha untuk mendorong adanya perubahan ataumenekan para elit baru untuk membuat perubahan yang mereka klaim bahwamereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah doktrin dimanasekelompok orang yang melihat dirinya berbeda dari aspek kebudayaan, sejarah,institusi, atau prinsip yang seharusnya memerintah mereka dalam sistem politikyang mengekspresikan dan melindungi perbedaan-perbedaan Snyder, From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict, New York, Norton & Company,2000, 367Ibid., 198Ibid., 22. konflik nasionalis didefinisikan sebagai sebuah aksi yang dikelola dalam lingkupbesar dengan pembenaran atau motivasi dari doktrin nasionalis. Nasionalismesebagai doktrin yang digunakan atas nama rakyat namun tidak secara sepenuhnyaoleh rakyat, memberikan jalan bagi para elit politik untuk menjadi lebih populertanpa menjadi sepenuhnya menggunakan cara yang demokratis. Nasionalismedigunakan sebagai pembenaran sebagian bentuk demokrasi dimana para elitpolitik bertindak atas nama rakyat namun tidak secara penuh bertanggung jawabkepada masyarakat. Dalam menjelaskan persuasi elit politik, Snyder menjelaskanbahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan elit politik menggunakanpersuasi nasionalisme yakni tergantung pada motivasi dan peluang para elit politikdimana motivasi para elit politik tergantung kepada bagaimana penyesuaiankepentingan mereka terhadap kondisi yang lebih demokratis atau lebih tepatnyabagaimana mereka merasa terancam karena demokrasi tersebut dan peluang yangada yakni tergantung kepada karakter dari institusi politik negara pada saatpartisipasi politik semakin Pada negara yang memiliki partisipasipolitik yang kecil, institusi administratif yang lemah, kondisi ekonomi dan sosialyang tidak stabil, dan partai politik yang lemah maka para elit nasionalis lebihberpeluang dalam memanipulasi urusan politik dan memunculkan mempromosikan nasionalisme etnis, ide menjadi hal pentingkarena menjadi unsur pembentukan aksi kolektif melalui pembentukan kelompokyang dibutuhkan oleh nasionalis untuk mencapai kepentingannya dan dapatdimulai dengan kelompok yang dapat memberikan keuntungan bersama sebagaiinti dari aksi kolektif yang lebih luas. Kelompok inti tersebut bisa berasal dariberbagai kalangan termasuk elit ekonomi, agama atau budaya, dll yang keduanyasemakin meningkatkan kepercayaan bersama dengan adanya interaksi di berbagaiaksi bersama. Aksi kolektif yang dilakukan keduanya mengharapkan adanyakeuntungan baik secara pribadi maupun bersama yang dimana kelompok intitersebut memberikan sumber daya dan kampanye persuasif yang berartimenjanjikan mereka sebuah keuntungan-keuntungan tambahan seperti kekuasaan tertentu, hak istimewa, subsidi atau proteksionisme aktivitas mereka dan menjagaakivitas yang biasa mereka propaganda dan hasutan nasionalis sebagai pilihan yangdibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk upaya pengembangan pergerakan massanasionalis. Sebagai mana elit politik dapat memanipulasi pemilihan umum, elitjuga dapat memanipulasi media massa yang menyebabkan massa berhasildipengaruhi karena adanya struktur pasar ide yang terdapat kontrol terhadapsumber informasi yang dimana monopoli informasi yang dilakukan oleh elitpolitik dan segmentasi dalam penyampaian informasi dimana saat populasimasyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi maka elit politik dapat mengontrolsumber informasi yang merupakan negara demokrasi dengan populasi terbesar keempatdi dunia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi agama, sosial, danbudaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan banyaknya jumlah warganegara, di satu sisi hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk menjadi ciri Indonesiasebagai negara yang demokratis dan beranekaragam. Namun di satu sisi lainmenjadi tantangan bagi Indonesia karena banyaknya populasi yang berasal darilatar belakang yang berbeda tersebut juga membawa identitas dan kepentinganyang berbeda. Masyarakat yang beragam secara etnis dan terintegrasi dengan baiktentu saja diinginkan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasipresidensial dan sistem multipartai, seperti yang dikemukakan Scott bahwa hal inibisa menjadi faktor ketiakstabilan politik demokrasi dalam negeri karenabanyaknya perbedaan kepentingan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahanyang juga bisa menghambat pengambilan keputusan kebijakan terutama daripihak oposisi pemerintah yang berkuasa di Indonesia sekarang yaknipemerintahan Joko Widodo Jokowi. Sistem multipartai dan presidensial yang diimplementasikan di Indonesia masih dalam proses menjadi negara demokrasiyang stabil karena dalam dekade sebelumnya demokrasi tidak menjadi sistempolitik yang digunakan di Indonesia dan keadaan demokrasi di Indonesia masihdalam perkembangan. Hal ini yang melatarbelakangi adanya tindakan dan usahayang dilakukan oleh pihak-pihak oposisi pemerintah yang memiliki tujuan untukmenjatuhkan pemerintah dan berusaha memiliki posisi kekuasaan dalam kursipolitik upaya tersebut, elit politik menggunakan berbagai cara agar dapatmencapai kepentingannya dengan menggunakan isu etnis atau proses pencapaian kepentingan tersebut tidaklah mudah danmembutuhkan dukungan dari berbagai masyarakat, elit politik dalam hal ini FrontPembela Islam FPI menjadi instrumen elit partai politik oposisi presiden Jokowiyakni partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dengan koalisi partai lainyakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, dll. yang jika dilihat dari kepentingannyayakni membutuhkan dukungan massa untuk menekan pemerintahan Joko Widodoyang sedang berkuasa ditambah dengan ambisi untuk menjadi presiden Indonesiapada pemilihan umum presiden 2019 setelah beberapa kali gagal dalam hasilpemilihan umum presiden di beberapa tahun belakangan dan memperluaspengaruhnya dalam masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memiliki latar belakangmiliter serta berkaitan dengan presiden diktator Indonesia yakni Soeharto yangdiasumsikan juga mendapat dukungan dari para elit militer terdahulu yangberharap untuk mengembalikan sistem yang lebih otoriter dan peran militer dalamnegara menjadi lebih radikal Islam Front Pembela Islam FPI merupakan organisasiberlandaskan Islam yang menjungjung kesatuan dan persaudaraan umat Islam danmemiliki obsesi memberlakukan syariat Islam serta menolak segala sesuatu yangberhubungan dengan dunia Barat terutama imperialisme Barat. Organisasi Islamini semakin menjadi perhatian masyarakat Indonesia pasca reformasi karenasifatnya yang anarkis dan aksi-aksi yang ditimbulkan menumbuhkan ketakutan12 Paul Marshall, 2017, “Political Islam in Indonesia”, diakses melalui 21 Januari yang akhirnya mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Walaupun banyakmenimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dilihat sebagai ancaman terhadapideologi Indonesia, namun nampaknya pemerintah dan polisi seakan menutupmata terhadap hal ini. Pengamat menyatakan bahwa ada kecurigaan bahwa polisimenutup mata atau terlibat dalam hal ini karena polisi mendapatkan uang untukperlindungan aktivitas tersebut dan International Crisis Group menyatakan bahwamereka mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah pejabat senior kepolisianIndonesia dan militer yang terkait dengan organisasi FPI dan terkadangmemungkinkan FPI untuk melakukan otoritas semi-resmi Indonesia, elit kelompok radikal Islam yakni Front Pembela Islamdapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi politik Indonesia karena aksiprotes tahun 2016 silam terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki TjahajaPurnama atau Ahok, yang diduga “melecehkan Islam” dengan menggunakansentimen etnis dan berusaha menekan pemerintah demi mencapai tersebut dikelola oleh Front Pembela Islam dan menjadi mobilisasi terbesarpada tahun tersebut yang dimana kurang lebih 200,000 orang berkumpul terdiridari banyak kalangan yang kebanyakan melabeli dirinya sebagai penyebaran ide-ide tersebut terdapat beberapa tahap yakni budidayayakni upaya menghasilkan orang-orang yang percaya pada ide, lalu interaksiyakni merangkul dan membawa Islam untuk mengambil isu untuk menegakkankepentingan, dan asumsi kekuasaan dan berkuasa yakni untuk pembentukanpemerintah, penerapan Islam dan menyebar untuk mendapat bantuan dari anggotapolitisi dan militer dan penyebaran ide melalui media sosial, seminar, demonstrasipublik, pendekatan kepada organisasi mahasiswa, International Crisis Group ,2008, “Indonesia Implications of the Ahmadiyah Decree” diaksesmelalui impl Januari 201914 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi, 2010, “MenghidupkanKembali Kekhalifahandi Nusantara Hizbut Tahrir Indonesia HTI,Strategi Mobilisasi DanDampaknyabagi Indonesia” diakses melalui 30 April Mobilisasi massa dengan penyebaran ide dan pemahaman tersebutdilakukan dengan cara pendekatan melalui media online seperti website danmedia sosial yang dimana dalam hal ini FPI sendiri memiliki website sendiri danmenggunakan aplikasi Facebook dengan akun FPI dalam penyebaran itu juga melakukan seminar dengan khotbah di depan khalayak ramai sertamelakukan demonstrasi publik untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidaksesuai dengan kepentingan mereka dan juga menekankan adanya peningkatansolidaritas umat Muslim di seluruh dunia terkait isu Palestina dan isu dilihat bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh dukungan danpengakuan dari Muslim Indonesia terkait tindakan mereka walaupun memangtidak mewakili kepentingan seluruh Muslim Indonesia, namun hal ini juga untukmempromosikan pentingnya khalifah Islam dan perlindungan sesama Muslim didunia sebagai mana tujuan dan pandangan FPI dalam upaya mengumpulkan dan mengendalikan massa, FPIdalam upaya dakwahnya membentuk Lembaga Dakwah Front melakukanberbagai kegiataan keagamaan dan pengabdian masyarakat dengan memberikanbantuan-bantuan dan pengajaran mengenai Islam kepada masyarakat yang jugabisa dilihat sebagai upaya pembentukan citranya yang positif di itu juga lembaga ini mengadakan kaderisasi untuk pencarian bibit-bibitorang yang akan direkrut dengan proses pendidikan dan latihan ini dapat dilihat sebagai dua proses sekaligus yakni budidaya daninteraksi yang bertujuan membentuk ide pandangan serta merangkul kepadatujuan yang diinginkan organisasi. Pada tahap yang ketiga inilah, dimana saatsudah direkrut dan memiliki dasar yang sama dengan pandangan organisasi makaakan diarahkan kepada pembentukan dan penerapan yang lebih luas di luarorganisasi yakni terjun ke lembaga atau partai politik pemerintahan. Menyadaripentingnya posisi dan kepentingan yang ingin dicapai, FPI memperluaskoneksinya dengan pengiriman anggota-anggotanya ke lembaga pemerintahan15 Arip Rahman Hakim, 2014, “Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam MentransformasikanNilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat”, diakses melalui pada 30 April 2019 agar bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan ide-ide dan perekrutan yang terbuka ini dapat dilihat sebagai upayaFPI untuk membuat anggota-anggota yang terdiri dari simpatisan, anggota yangsudah terikat, dan anggota yang dikirim ke posisi pemerintahan bisa semakinmemperluas pengaruh organisasi FPI dalam masyarakat dan mencapaimewujudkan masyarakat Islami. Tujuan dari penyebaran ide tersebut yakni untukmemberikan pemahaman untuk nantinya akan dapat membela atau mendukungsaat tenaganya dibutuhkan yakni untuk mobilisasi massa..Aksi mobilisasi kaum elit politik yang terdiri dari dukungan partai dananggota FPI tersebut berpengaruh sangat luas hingga banyak mencuri perhatiandunia internasional termasuk Organisasi Hak Asasi Manusia Internasionaltermasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan bahwaperlu ada pemeriksaan ulang terhadap kasus “penghinaan agama”tersebut danberpendapat bahwa keputusan memenjarakan Ahok akan merusak reputasiIndonesia untuk toleransi dan pluralisme agama, dan mendesak negara itu untukmencabut undang-undang penistaan agama yang tidak adil Selainmenyita perhatian internasional, mobilisasi besar-besaran tersebut jugamempengaruhi presiden Joko Widodo yang batal untuk mengunjungi Australiakarena keadaan domestik politik yang sedang kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara,dapat dilihat bahwa faktor domestik politik juga dapat mempengaruhipengambilan kebijakan luar negeri bagi pemimpin negara. Dalam hal ini yakni elitkelompok kepentingan Front Pembela Islam FPI yang menggunakan isu etnisuntuk mendapat dukungan mobilisasi massa dan juga legitimasi dukungan besardari masyarakat. Isu etnis dipakai oleh para elit kelompok kepentingan sebagaisenjata untuk memegang kekuasaan politik dan menghasut permusuhan terhadapkelompok lain untuk meningkatkan daya saing politik. Hal ini didukung dengantekanan kondisi domestik negara yang memberikan peluang kepada elit politikuntuk menghidupkan sentimen nasionalis karena elit politik merasa perlu16 The Jakarta Post, 2017, “Ahok conviction tarnishes Indonesia’s image Amnesty International”,diakses melalui 21 Januari 2019 menambah dan mendapat aliansi massa untuk mempertahankan kondisinya Front Pembela Islam dalam mempengaruhi masyarakat dilakukansecara dengan agresif, yang dimana dikatakan bahwa dalam mempengaruhimasyarakat sosial secara keseluruhan dimana semakin kuat dan semakin agresifkelompok-kelompok tersebut maka akan semakin tinggi pula kecenderungannegara “mengalah” terhadap agresi Hal ini yang menjadi ancamankarena jika mobilisasi dan upaya mempengaruhi opini masyarakat tersebutsemakin meluas dan mendalam kepada kelompok-kelompok masyarakat, makaakan tercipta perpecahbelahan dalam masyarakat yang semakin membuatmasyarakat bersimpati sekaligus percaya terhadap propaganda tersebut yangakhirnya dikhawatirkan bisa menciptakan gerakan-gerakan penekan pemerintahyang lebih besar, kuat, dan menciptakan ketidakstabilan politik di keadaan dimana partai politik dan lembaga institusi negara yangtidak stabil dan lemah, serta banyak kepentingan yang akhirnya menciptakanterbentuknya koalisi. Koalisi partai Gerindra, PKS, dll sudah terlihat sejak tahun2014 dimana pada masa tersebut calon presiden Prabowo mencalonkan dirinyanamun mengalami kekalahan dan menjadi partai oposisi pemerintahan dengan pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2014, sebenarnyakemenangannya didukung oleh berbagai partai politik yang bergabung sebagaikoalisi partai pendukung pemerintah yang disebut dengan partai Koalisi IndonesiaHebat yang terdiri dari PDI-Perjuangan,Golkar, Partai Amanat Nasional PAN,PKB, PPP, Partai Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo yang jika ditotalkanmemiliki 68,9% kursi di parlemen. Sedangkan dari partai oposisi yang bergabungdalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya terdapat Golkar, pada pemilihanumum presiden 2014 memilih untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat danmenyisakan partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total 20,1%kursi di parlemen. Seperti yang dikemukakan oleh Scott bahwa kombinasi antarasistem multipartai dalam sistem presidensial sangat sulit dan berisiko karenapartai dalam kabinet tidak bisa secara teguh mendukung pemerintahan. Hal ini17 Jack 1991, Myths Of Empire Domestic Politics And International Ambition, Ithaca, Cornell University Press diakses melalui Januari 2019 terlihat bahwa pada pemerintahan Jokowi, anggota parlemen dari Partai AmanatNasional PAN menunjukkan ketidakselarasan dan ketidaksetujuan terhadappemerintahan Jokowi. Selanjutnya hal ini semakin ditekan dengan pimpinanlegislatif yang dipimpin oleh partai oposisi yakni Gerindra dengan Fadli Zon,Fahri Hamzah dari PKS yang menunjukan oposisinya terhadap pemerintahdengan kritik-kritik terhadap kebijakan yang diambil Jokowi termasuk jugamengenai isu-isu luar negeri seperti Uighur, Rohingya, atau menurut teori persuasif elit, kelompok-kelompok elit yangtersisa dari lingkaran penguasa rezim lama, banyak di antaranya yang memilikikepentingan, bersaing untuk kekuasaan dan dengan elit baru yang mewakilikekuatan demokrasi yang meningkat. Baik elit lama dan elit baru menggunakansemua sumber daya yang dapat mereka kumpulkan untuk mengerahkan sekutumassa, melalui isu nasionalis, untuk mempertahankan posisi mereka yangterancam karena adanya demokrasi dan untuk menekan penguasa baru. Elit politikmenggunakan kekuasaan mereka dalam institusi politik untuk menciptakan alatkaki tangan, mengendalikan agenda politik, membentuk konten informasi mediadengan cara lobi melalui kelompok Pembela Islam dijadikan sebagai kelompok penekan yang digunakanpara elit politik dalam hal ini yakni elit politik dari partai Gerindra yang dipimpinoleh Prabowo, koalisi partainya yakni partai Keadilan Sejahtera, serta pihaklainnya. Isu nasionalisme yang diangkat yakni Isu Palestina yang dimana terdapatkesatuan ide antara partai koalisi dan massa dari kalangan Islam konservatif yangjuga fokus pada pengecaman segala bentuk dominasi dan imperialisme bangsaBarat dalam suatu negara dan memperjuangkan hak-hak Muslim Indonesia dan diseluruh dunia. Dengan menggunakan dasar kesatuan ide tersebut, elit politikmembutuhkan aksi bersama yang efektif dengan memobilisasi sentimen nasionalyakni Isu Palestina yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat bukanmerupakan isu wilayah namun menganggap hal tersebut sebagai isu agama danupaya Barat dalam mendominasi kekuasaan di wilayah Edward D. Mansfield and Jack Snyder, 1995, “Democratization and the Danger of War”,International Security, Vol. 20, No. 1, diakses melalui 21Januari 2019 Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaanIndonesia pada masa awal kemerdekaan setelah dijajah bangsa asing sehingadirasa perlu juga untuk mendukung Palestina dalam penyelesaian konflik wilayahtersebut. Isu Palestina juga merupakan isu yang sudah lama terjadi dan sebenarnyaperan dan perhatian Indonesia sudah ditunjukkan sejak lama karena dapat dilihatdari Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang bebas aktif dan turut sertadalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan tidak adanya penjajahan di dunia,memberikan perhatian terhadap isu Palestina termasuk dalam forum multilateraldan Indonesia secara konsisten mendukung perlindungan hak-hak rakyat Palestinatermasuk mendukung kemerdekaan Indonesia bahkan menjadi tuanrumah dalam International Conference on the Question of Jerusalem yangdimana bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam sebagai upayamembahas mengenai upaya dukungan terhadap resolusi penyelesaian dengan isu tersebut, elit politik menggunakan sentimennasionalisme tersebut untuk memobilisasi massa melalui FPI dengan adanyagerakan protes FPI melalui “Aksi Bela Palestina”yang didukung ribuan massayang bisa menjadi perhatian pemerintah karena hal tersebut bisa menjadi tekanandalam negeri yang bisa semakin meluas. Melihat kepada teori kepemimpinan dariMargareth dalam Leaders and opposition, Jokowi memiliki persepi daninterpretasi sendiri dalam menghadapi tekanan domestik dalam negara terutamakarena adanya kelompok oposisi dalam pemerintahannya ditambah kelompokkepentingan yang berusaha menjatuhkan kredibilitas dan kekuasaannya sebagaipemimpin di kaitannya dengan isu Palestina dan kondisi domestik tersebut,Jokowi menyatakan bahwa dalam masa-masa politik terutama dalam masapemilihan umum presiden, banyak aktor politik yang menggunakan “PolitikSontoloyo”dan “Politik Genderuwo” yakni politik tidak sehat yang ditujukanuntuk menarik simpati masyarakat menggunakan politik yang tidak sehat,propaganda penyebaran kebencian, penyebaran ide-ide yang memecah belah19 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, “Isu Palestina”, diakses melalui 21 Januari 2019 Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berusaha memberi peringatanbaik kepada masyarakat atau lawan politiknya untuk tidak menggunakan isu-isuagama untuk memecah belah negara dikarenakan motivasi politik. Berkacakepada tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan dan partai oposisi dalampemerintahannya, Jokowi berusaha mempertahankan kekuasaan dan menunjukankredibilitasnya dengan menekankan pada kebijakan luar negeri Indonesia bahwaIndonesia yang akan terus memperhatikan, ikut berperan dan mendukung dalampenyelesaian konflik di ini salah satunya ditunjukkan Indonesia dengan menyatakanketidaksetujuannya terhadap pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat keYerusalem dan juga menyatakan perlawanan kuat mengenai rencana pemindahankedutaan besar Australia ke Yerusalem. Pemerintahan presiden Joko Widodo jugamenunjukan solidaritas untuk Palestina dengan menekankan kepada Australiabahwa keputusan memindahkan kedutaan besar tersebut bisa saja melahirkanketegangan hubugan antar kedua negara jika Australia masih bersikerasmemindahkan Selanjutnya, sejak terpilih menjadi anggota tidaktetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK-PBB mulai Januari2019-Desember 2020, Indonesia menekankan bahwa isu Palestina terkait denganupaya memerdekakan Palestina dan perlindungan hak sipilnya akan menjadibagian dalam proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dankeamanan internasional sesuai mandat PBB serta menegaskan bahwa isu Palestinaakan menjadi perhatian Indonesia selama masa CNN Indonesia, 2018, “Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi” diaksesmelalui Januari 201921 Olivia Tasevski, 2018, Jakarta and Jerusalem Australia's Israel Embassy Decision diaksesmelalui 21Januari 201922 Dian Septiari, 2018, Support for Palestine remains top priority, diakses melalui Januari 2019 KESIMPULANBerdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok elitdalam hal ini kelompok Front Pembela Islam sebagai kelompok penekan yangdigunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowiyakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialismedan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukanmobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan danmempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide danpemahaman terkait isu Islam. Isu etnonasionalisme yang digunakan tersebutdisebarkan melalui media online dan upaya dakwah di berbagai tempat kepadaberbagai lapisan masyarakat untuk menanamkan ide pemahaman terkait isu Islamdan kolonialisasi Barat di politik partai oposisi nasionalis dan agamis yakni Gerindra dan PKSjuga menggunakan isu etnis yang memecah belah masyarakat dengan motivasimemobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan berupaya mempromosikandiri sebagai pembawa solusi terhadap permasalahan Muslim yang dikenalmasyarakat yakni isu Palestina. Terkait dengan kondisi politik domestik Indonesiadimana terdapat partai oposisi dan kelompok kepentingan yang berusahamemengaruhi kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan, PresidenJokowi sebagai pemimpin Indonesia menekankan bahwa isu nasionalisme yangdigunakan elit politik tersebut merupakan isu dengan tujuan memecah belah danterkait isu Palestina, Indonesia akan menekankan dalam keanggotaan tidaktetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk konsentrasiupaya memerdekakan Palestina dan memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dari halini dapat dilihat bahwa dalam upaya meredam gejolak politik dalam negeri danmempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktifdalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yangdiinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikutfokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisiyang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihakyang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan. DAFTAR PUSTAKACNN Indonesia. 2018. “Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik SimbolJokowi” diakses melalui 21Januari 2019.Hakim, Arip Rahman. 2014. “Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalamMentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat”,diaksesmelalui 30 April 2019.Hermann, Margarett dan Hagan, Joe. 1998. “International Decision MakingLeadership Matters.” diakses melalui Januari 2019.International Crisis Group .2008. “Indonesia Implications of the AhmadiyahDecree.” diakses melalui 21 Januari 2019.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. “Isu Palestina.” diaksesmelalui 21 Januari 2019.Mainwaring, Scott. 1993. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy TheDifficult Combination.”Comparative Political Studies, Vol. 262, diakses melalui 21Januari 2019.Mansfield, Edward and Snyder, Jack. 1995. “Democratization and the Dangerof War.” International Security, Vol. 20, No. 1. diakses melalui 21 Januari 2019.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi. 2010.“Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi Nusantara Hizbut TahrirIndonesia HTI,Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indonesia”diakses melalui 30 April 2019 Marshall, Paul. 2017. “Political Islam in Indonesia”,diakses melalui 21 Januari 2019.Meissner, R. 2015. “Interest Groups, Water Politics and Governance.”SpringerBriefs in Environmental Science VIII ,2015 8 diakses melalui 4 Januari 2019.Septiari, “Support for Palestine Remains Top Priority.” diaksesmelalui 21 Januari 2019.Snyder, Jack. From Voting to Violence Democratization and NationalistConflict, New York, Norton & Company,2000, Jack. 1991. “Myths Of Empire Domestic Politics And InternationalAmbition”. Ithaca, Cornell University Press. diakses melalui 21 Januari 2019Tasevski, Olivia. 2018. “Jakarta and Jerusalem Australia's Israel EmbassyDecision” diakses melalui 21 Januari 2019The Jakarta Post. 2017. “Ahok Conviction Tarnishes Indonesia’s Image AmnestyInternational.” diakses melalui 21 Januari 2019. Louis Harlianto Wicaksono Muhammad Fauzan AlamariThe wave of refugees that was initiated by the Arab Spring phenomenon has increased the number of refugee arrivals in Italy starting in 2015. Refugees from North Africa who use the Central Mediterranean Route to reach mainland Italy pose a new threat to the Italian government related to the refugee crisis that occurred. The anti-refugee stance formed by the Italian government which was implemented through the Closed Port Policy and the Salvini Decree-Law on Immigration is a policy that was formed after the victory of the right-wing party in Italy. Italy's repressive policies, which exclude international law from the 1951 Convention and the European Union's CEAS on the issue of refugees, become an interesting topic to study how the domestic. level has a major influence on the rejection of refugees by the Italian government. In explaining how the role of the domestic level influences foreign policy, the author uses the concept of Neoclassical Realism by Gideon Rose which is supported through a qualitative method approach with data collection techniques in the form of literature studies. Based on the discussion and analysis, there are three points on how the domestic level plays a major role in the policy of rejecting refugees from North Africa. First, the use of the Put Italian First identity as a nationalist spirit generator by Salvini. Second, there is pressure from interest groups and parties to adopt their interests. Third, the anti-refugee factor of Salvini's leadership made the government exclude international law on refugees. Scott MainwaringABSTRACT This paper argues,that the combination,of a multiparty system,and a presidential system,is inimical to stable democracy.,The paper,presents,empirical evidence,that shows,that few 4 of 25 stable democracies,have,presidential systems. Several,features,of presidential systems,contribute to explaining,why,so few have,become,stable democracies;,this paper,focuses,particularly on the possibility that presidential systems are more prone to immobilism, weak executive power, and destabilizing executive/legislative conflict than parliamentary,systems. The paper then shows,that among all of the cases past or present of stable presidential democracy, only one—the Chilean—had a multiparty system. In presidential democracies, two-party systems are more capable,of avoiding immobilism,and,intense legislative/executive conflict because,they facilitate the formation of a government with a majority or close to it in congress, and also because ideological polarization is less likely with only two parties. RESUMEN Richard MeissnerThe book investigates the role interest groups have played over the years to influence the governments of Lesotho and South Africa, the World Bank and project implementation authorities in changing some policy aspects of the Lesotho Highlands Water Project LHWP. Some of the issues being agitated by the interest groups are the resettlement of villagers where some of the dams for the projects are being constructed. The author argues that interest groups and individuals have the ability to influence the above-mentioned institutions and to such an extent that water politics and governance is not the domain of state institutions only. Margaret HermannJoe D. HaganIn the post-Cold War world, understanding the dynamics of decision making could be key to predicting the behavior of states. Political pressures at home can have a significant impact upon how leaders formulate their policies abroad. Find out why Margaret Thatcher and Fidel Castro have more in common than you might Wolf is Assistant Professor of Political Science at Martin Luther University, Halle-Wittenberg. Erich Weede is a Professor of Sociology at the University of Cologne, Germany. He is European editor of International Interactions, and the author of Economic Development, Social Order, and World Politics Boulder Lynne Rienner, 1996. He has been President of the Peace Science Society International, Vice President International of the International Studies Association, and Visiting Professor of International Relations at the Bologna Center of the Johns Hopkins University. Andrew J. Enterline is a doctoral candidate in international relations at Binghamton University. His dissertation research examines the impact of regime changes, leadership changes, and political instability on interstate conflict. Edward D. Mansfield is Associate Professor of Political Science at Columbia University and author of Power, Trade, and War Princeton University Press, 1994. Jack Snyder is Professor of Political Science and Director of the Institute of War and Peace Studies at Columbia University. His most recent book is Myths of Empire Cornell University Press, 1991. He thanks Kathy Barbieri, Lynda R. Curtis, Michael D. McDonald, Glenn Palmer, David R. Pattee, Rose Sherick, and Eduard A. Ziegenhagen for their assistance and encouragement, and two anonymous reviewers for helpful comments. He is particularly indebted to Stuart A. Bremer for his critical comments, technical advice, and support. They thank Robert Jervis and Hendrik Spruyt for comments; Sergei Tikhonov for assistance with computer programming; and the Harry Frank Guggenheim Foundation for financial support. 1. Edward D. Mansfield and Jack Snyder, "Democratization and the Danger of War," International Security, Vol. 20, No. 1 Summer 1995, pp. 5-38. Subsequent references to this article are in parentheses in the text. 2. To be listed as a "free" country, a state has to register between and on the Freedom House scale which stretches from to See Freedom House, Freedom in the World The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties New York Freedom House, 1989-94. A useful overview of military conflicts after the Cold War's ending is given by Peter Wallensteen and Karin Axell, "Conflict Resolution and the End of the Cold War, 1989-93," Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 3 August 1994, pp. 333-349; and Peter Wallensteen and Margareta Sollenberg, "After the Cold War Emerging Patterns of Armed Conflict 1989-94," Journal of Peace Research, Vol. 32, No. 3 August 1995, pp. 345-360. 3. By "rapid progress towards democracy" I mean an average improvement of more than in the combined Freedom House ratings over a three-year period. Using only the index for political rights has no effect on the classification of states with regard to the speed of their democratization. For the years prior to independence of a new state, I have used the figures for its parent state. Russian involvement in interstate hostilities refers to the participation of Russian forces in the military conflicts in Georgia Abkhazia and Moldova. 4. Among this group of states which moved more slowly or not at all towards democracy are also the two pairs of states which, as Mansfield and Snyder put it, "have found themselves at war while experimenting with varying degrees of partial electoral democracy" p. 6. According to the Freedom House ratings, however, political rights in three of these countries improved only modestly in the years preceding their war involvement. In Serbia, the initiator of the Serbo-Croat war of 1991-92, Freedom House registered no improvements at all between 1988 and 1991. 1. Dina A. Zinnes, "Why War? Evidence on the Outbreak of International Conflict," in Ted Robert Gurr, ed., Handbook of Politcal Conflict New York Free Press, 1980, p. 359. 2. Nils Petter Gleditsch, "Geography, Democracy, and Peace," International Interactions, Vol. 20, No. 4 1995, pp. 297-323. 3. See, for example, Lewis F. Richardson, Statistics of Deadly Quarrels Chicago Boxwood and Quadrangle, 1960; J. David Singer and Melvin Small, The Wages of War New York Wiley, 1972; Quincy Wright, A Study of War, 2nd ed. Chicago University of Chicago Press, 1965. 4. See, for example, Gary Goertz and Paul...Genderuwo -Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi" diakses melaluiCnn IndonesiaCNN Indonesia. 2018. "Genderuwo -Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi" diakses melalui 21 Januari 2019.Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalamArip HakimRahmanHakim, Arip Rahman. 2014. "Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat", diakses melalui 0RAHMAN% 30 April 2019.Political Islam in IndonesiaPaul MarshallMarshall, Paul. 2017. "Political Islam in Indonesia", diakses melalui 21 Januari 2019.Support for Palestine Remains Top PriorityDian SeptiariSeptiari, "Support for Palestine Remains Top Priority." diakses melalui 21 Januari 2019. Selainmengandung sasaran program RBP, penyusunan indikator ITK juga didasarkan pada prinsip utama Kepolisian, diantaranya sumber daya manusia, sarana prasarana, SEORANG PENGGUNA TELAH BERTANYA 👇 Apa perbedaan politik internasional dan politik luar negeri? INI JAWABAN TERBAIK 👇 Jawabannya Politik internasional melibatkan seluruh insan politik dunia, sedangkan politik luar negeri melibatkan dua negara, misalnya hubungan politik antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam berbagi politik di negaranya masing-masing. Saya harap ini membantu Was this helpful? 1 / 1 Postingan Terkaittuliskan perbedaan suprastruktur politik dan infrastruktur…Apa perbedaan Politik Luar negri yg diterapkan pada masa…Perbedaan penerapan politik luar negeri bebas aktif pada…Apa perbedaan sistem politik Indonesia dan sistem politik…Jelaskan perbedaan antara tujuan dengan kenyataan yang…1. perbedaan keberagaman di indonesia adala..... a.…
Olehkarena itu, dalam konteks ini bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan nasional tersebut dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu, dikembangkan konsepsi tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula sebagai partisipasi warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di segenap aspek kehidupan bangsa.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26 dapat terbit. Pembaca yang berbudiman, "Ketahanan Nasional" kini menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan di berbagai forum dan kajian, tentu saja mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Menariknya dalam perspektif "Ketahanan Nasional" ini dapat ditinjau dari berbagai aspek terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai salah satu media komunikasi ilmiah bagi para pemerhati "ketahanan nasional" maka diterbitkanlah Jurnal ini. Dengan menggunakan perspektif "Ketahanan Nasional"dan secara ilmiah serta berlatar-belakang pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para penulis, tulisan dan kajian ilmiah ini akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Dalam edisi 26 kali ini, redaksi menyajikan beberapa tulisan dan kajian ilmiah yang terkait dengan isu-isu nasional yang masih hangat dibincangkan, antara lain yaitu rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika, kependudukan dari perspektif Ketahanan Nasional, dan paradigma poros maritim dalam pendidikan melalui lintas batas keilmuan. Selain itu, isu otonomi daerah masih menjadi tema yang menarik diangkat, kali ini dalam studinya pada keberhasilan pelaksanaannya di daerah Kabupaten/kota wilayah III Cirebon. Isu lain yang juga menarik diangkat yaitu terkait dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan seluruh pihak yang turut berpartisipasi mendukung terlaksananya penerbitan jurnal ini. Selamat Membaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Polstranasatau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan. Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.
Related PapersPerkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri negara, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu a. Dalam arti kepentingan umum politics. Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik Politics yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. b. Dalam arti kebijaksanaan Policy. Politik adalah penggunaan pertimbanganpertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya -proses pertimbangan-menjamin terlaksananya suatu usaha-pencapaian cita-cita/keinginan Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan a. Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. c. Pengambilan keputusan. Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor public dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian tugas diatur anggota keluarga. Pembagian tugas antar anggota keluarga mendorong lahirnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap anggota keluarga. Tumbuhnya rasa tanggung jawab akan menumbuhkan sikap disiplin dalam setiap melaksanakan kewenangan yang diperolehnya. Dengan demikian setiap anggota keluarga akan mengembangkan potensi yang ada dan dimilikinya secara optimal dengan disertai rasa tanggung jawab. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Kalian juga diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan hakikat kebijakan publik, dan mampu menguraikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta mampu menganalisis dampak yang akan terjadi manakala tidak ada keaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. A. OTONOMI DAERAH 1. Hakikat Otonomi Daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Agar istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legislatif daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah. Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah. Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan buku ini dimaksudkan untuk menambah kaedah tentang Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, serta Pelayanan Publik, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kelimuan dan pembelajaran teori-teori birokrasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai birokrasi. Buku ini pula tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai tenaga pengajar di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam buku ini mendeskripsikan mengenai birokrasi. Pokok-pokok pembahasan buku ini terdiri dari 8 bab yang akan membahas secara mendasar yaitu Bab 1 tentang Makna Birokrasi Pemerintahan; Bab 2, tentang Teori Dasar Birokrasi, Bab 3 tentang Konsep Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Bab 4 tentang Patologi Birokrasi, Bab 5 tentang Birokrasi Indonesia Dan Proses Demokratisasi, Bab 6 Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Bab 7 tentang Rekonstruksi Birokrasi Indonesia, serta Bab 8 tentang Birokrasi Dan Pelayanan Publik.
PolitikLuar Negeri Indonesia pada masa awal KemerdekaanPeriode awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak Soekarno dan Moh. Hattamemproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pada 17 agustus 1945,bagaimanapun juga telah membawa bangsa ini menuju suatu Era yang baru dimana Indonesiaresmi menjadi pmZBlSV.
  • e4zepcux4d.pages.dev/174
  • e4zepcux4d.pages.dev/147
  • e4zepcux4d.pages.dev/369
  • e4zepcux4d.pages.dev/45
  • e4zepcux4d.pages.dev/270
  • e4zepcux4d.pages.dev/352
  • e4zepcux4d.pages.dev/202
  • e4zepcux4d.pages.dev/29

    • apakah negara luar dapat mempengaruhi polstranas